Pembayaran Zakat Online Pulau Pinang. Institutional charity is a charity trustee body appointed by the Islamic government for a state or country aimed at governing the collection and distribution of zakat and all related recipients. In Malaysia, zakat management is under the responsibility of His Royal Highness (HRH) Sultan or King. However, for those states that do not have the monarch as Melaka, Sabah, Sarawak and Penang, zakat management is under the responsibility of His Majesty the Yang Di-Pertuan Agong (SPBA). Even so, the state of Malacca, Kuala Lumpur, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor and Penang, management and administration is carried out by the institution's corporate charity.

Out of the total of the country, the management and administration of the zakat institution in Penang is unique because the Penang State Government administration headed by a non-Muslim. The question is, how is the political economy of charity institutions in Penang under the administration of the state government led by the non-Muslim? Based on these issues, the study was conducted to identify and analyze the political economy of charity institutions in Penang. The data collected is then analyzed using content analysis.

First, the establishment of Zakat Pulau Pinang (ZPP) is a strategy Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) to strengthen the political economy of charity institutions in Penang. Second, the economy and politics mutually need each other in charity governance institutions in Penang.

Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pembayaran Zakat Online Pulau Pinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

RSUD TANJUNGPINANG

Pembayaran Zakat Online Pulau Pinang. RSUD TANJUNGPINANG

Seluruh jajaran manajemen dan pegawai RSUD Kota Tanjungpinang akan selalu berupaya melaksanakan Visi dan Misi Rumah Sakit. Kesinambungan dan pengembangan rumah sakit akan diupayakan dengan meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan kerja keras yang bertujuan dalam pencapaian visi dan misi kami.

Prima dalam pelayanan dan unggul di bidang penyakit dalam berbasis patient safety. Sejak Januari 2014 RSUD Kota Tanjungpinang sudah melayani pasien BPJS Kesehatan, hal tersebut merupakan bukti nyata dukungan kami terhadap program pemerintah. Besar harapan kami RSUD dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Tanjungpinang.Kepuasan pasien adalah komitmen kami. dr. YUNISAF, MARS. Direktur RSUD Kota Tanjungpinang.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat dan Sikap

Pembayaran Zakat Online Pulau Pinang. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat dan Sikap

The synergy of tax and zakat regulation contained in the law of Republic Indonesia number 38 of 1999 on zakat management and number 17 of 2000 on income tax, can be seen as step forward in the integration of tax and zakat. The Muslim taxpayers’ knowlegde about the existance of this synergy is important for cultivating obidient behaviour that can affect taxpayer’s attitude in implementing tax compliance by making zakat as a deduction of taxable income. In this case, the author focuses on the direct and indirect influences between tax knowledge, knowledge of zakat, and tax compliance attitude of muslim taxpayers.

This research was conducted on 178 respondents, which are KPP Pratama taxpayers of the City of Depok, by taking samples directly in the field, with the use of questionaires as a data collection tool. Structural Equation Modeling (SEM) was used for data analysis, using the SPLS 2.0 program.

The results showed that there is a direct influence of tax knowledge, knowledge of zakat, and tax compliance attitude of muslim taxpayers.

TULUS MENYEDIAKAN PLATFORM PEMBAYARAN ZAKAT BAGI

Pembayaran Zakat Online Pulau Pinang. TULUS MENYEDIAKAN PLATFORM PEMBAYARAN ZAKAT BAGI

Sis Lin @ LinMdNoor. Married | MoM of 3 | Fulltime Blogger.

Lifestyle | Travel | Food | Health | Media. Blog Since August 2008.

Related Posts

Leave a reply