Cara Perhitungan Zakat Perusahaan Jasa. Namun zakat maal hanya dikenakan kepada orang-orang yang berharta mencapai nisab. Sebab zakat memang dipergunakan untuk mendorong produktifitas fakir miskin, dan menjamin perekonomian terus berlangsung. Sebagai entitas ekonomi, perusahaan menghasilkan harta yang jika sampai nisab, harus dikeluarkan zakatnya.
Ada beragam penghitungan, mengingat akuntansi syariah adalah ilmu yang masih baru. Hingga saat ini ada 8 metode penghitungan zakat perusahaan yang dapat dipergunakan, sebagai berikut.
Untuk menghitung pajak dengan metode ini, maka perlu dibagi harta menjadi dua yaitu berubah dan tetap. Zakat = Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang – (Aktiva Tetap + Investasi Yang Tidak Diperdagangkan + Kerugian).
Mulai pekan ini dan selama bulan Ramadhan, redaksi akan menayangkan tanya jawab seputar zakat bersama Bapak Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM, selaku Ketua Dewan Penasehat Syariah Dompet Dhuafa. Zakat perusahaan pada dasarnya menzakati harta orang-orang yang menamkan modal diperusahaan serta keuntungannya.
Penghitungan zakat perusahaan boleh dilakukan saat tutup buku atau genap satu tahun. Dengan demikian, penghitungan zakat perusahaan tidak berdasarkan pada fluktuasi keuangan yang berlangsung perbulan atau perhari. Cara menghitung hutang perusahaan dan pengaruhnya terhadap zakat, langkah pertama, semua asset tidak bergerak dikonfersi ke rupiah.
Nilai zakat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan keuangan : 2,5 persen. Nilai zakat perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan 5 atau 10 persen. Nilai zakat perusahaan pertambangan (emas, batu bara, gas dan sejenisnya) adalah : 2,5 persen menurut sebagian ulama dan seperti pertanian menurut ulama yang lain. Sedangkan nishabnya adalah: 85 gram emas dan ada yang berpendapat seperti pertanian.
Demikian halnya juga, para ulama sepakat bahwa hukum menginvestasikan harta melalui pembelian/pemilikan saham adalah sah secara syar’i dan keuntungannya wajib dizakatkan. Namun harus diakui bahwa, kewajiban zakat bagi perusahaan yang dipandang sebagai syakhsiah hukmiah, masih mengandung sedikit khilafiayah di kalangan ulama kontemporer. Justru itu, maka tak syah lagi ia dapat dinyatakan sebagai syakhsyiyah hukmiyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.
Sejalan dengan Wahbah, Dr.Mustafa Ahmad Zarga dalam kitab “Madkhal Al-Fiqh al’Aam” mengatakan, “Fiqih Islam mengakui adanya syakhsyiyah hukmiyah atau I’tibariyah (badan hukum). Dasar perhitungan zakat perdagangan adalah mengacu pada riwayat yang diterangkan oleh Abu ‘Ubaid dalam kitab al-Amwal dari Maimun bin Mihram.
