Bayar Zakat Online Pulau Pinang. Among the most important as well as the need to eat, shelter and clothing, education is also very important because education can enhance the capabilities of the poor and needy recipients as well as the Muslim community in order to improve the factors of production out of mustahiq and become to muzzaki. What conclusion can be made to the role of the Board of Zakat Pulau Pinang (ZPP) for its contribution to education in Penang? Methods in implementing this writing, is to use secondary data and content analysis.
Therefore, this article aims to examine the appropriate recipients for the distribution of zakat in education. Second, identify program implementation zakat management education institutions in Penang and eventually formulate ZPP role in contributing to education.
Research findings tell us that zakat distribution for educational purposes basically through pi sabilillah asnaf. However, the programs were implemented by the Penang Zakat Management in dissemination the education of the Muslim community is not only through asnaf pi sabilillah, but also through poor and needy asnaf, ghoramin and mualaf (conversion).
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK.
Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.
The synergy of tax and zakat regulation contained in the law of Republic Indonesia number 38 of 1999 on zakat management and number 17 of 2000 on income tax, can be seen as step forward in the integration of tax and zakat. The Muslim taxpayers’ knowlegde about the existance of this synergy is important for cultivating obidient behaviour that can affect taxpayer’s attitude in implementing tax compliance by making zakat as a deduction of taxable income.
This thesis disscusses the influences of tax knowledge, knowledge of zakat, and tax compliance attitude of muslim taxpayers. In this case, the author focuses on the direct and indirect influences between tax knowledge, knowledge of zakat, and tax compliance attitude of muslim taxpayers.
This research was conducted on 178 respondents, which are KPP Pratama taxpayers of the City of Depok, by taking samples directly in the field, with the use of questionaires as a data collection tool. Structural Equation Modeling (SEM) was used for data analysis, using the SPLS 2.0 program.
The results showed that there is a direct influence of tax knowledge, knowledge of zakat, and tax compliance attitude of muslim taxpayers. The results also indicated the indirect influence between tax knowledge, knowledge of zakat, and tax compliance attitude of muslim taxpayers.
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.
Dia mengatakan bahwa pemerintah negara bagian sedang meninjau prosedur operasi standar (SOP) yang berkaitan dengan kehadiran jamaah di masjid dan surau. "Pemerintah negara bagian sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan SOP yang ada dan kami dapat mengurangi waktu yang diperbolehkan untuk kegiatan keagamaan dengan mempersingkat atau menyederhanakan kegiatan apa pun," kata Zakiyuddin Abdul Rahman seperti dilansir Bernama pada Jumat (23/10). Dia mengatakan tidak perlu ada penutupa masjid dan surau di negara bagian itu kecuali di daerah yang memberlakukan pembatasan bersekala besar atau Perintah Kontrol Gerakan yang Ditingkatkan (EMCO). Ahmad Zakiyuddin yang juga Ketua Panitia Pengembangan Industri Urusan Islam dan Hubungan Masyarakat Penang, sebelumnya mengumumkan bahwa Zakat Pulau Pinang (ZPP) telah mendistribusikan tunjangan tambahan senilai 3,015 juta Ringgit Malaysia kepada guru yang terlibat dalam program Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) di negara bagian tersebut.
“Pengalokasian ZPP dimungkinkan melalui dana bantuan fi Sabilillah ,” ujarnya.
