Apakah Pinjaman Koperasi Termasuk Riba. Ijma ulama sepakat bahwa bunga adalah riba, baik besar maupun kecil prosentasenya, dan hukumnya haram. Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank pada akhir 2003 lalu. Diharamkannya riba atau bunga ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang antara lain sebagaimana dinyatakan dalam QS 2 : 275-279. Mengenakan bunga juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang dzalim dan bathil (QS 4: 160-161).
Saran saya, sebaiknya Bapak menyimpan dan berinvestasi di koperasi syariah, termasuk BMT.
Secara lengkap pertanyaan itu sebagai berikut: Apakah koperasi simpan pinjam dengan bunga kecil (1-1.5%) termasuk riba? Sementara itu menurut Abdulllah bin Sallam, riba adalah setiap keuntungan yang diperoleh karena piutang, baik yang menerima itu perorangan maupun lembaga seperti koperasi.
Anggota yang meminjam uang biasanya dikenakan bunga yang sangat rendah. Sebagai lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam memiliki ruang lingkup kegiatan berupa penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Modal koperasi simpan pinjam selain dari anggota juga dari perseorangan yang bukan anggota atau dari lembaga keuangan lain.
Sebagai lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam jelas-jelas mengedepankan modal/uang. Namun demikian, bunga uang bukan satu-satunya focus dan kegiatan didalam koperasi.
Selain CU dan koperasi simpan pinjam masih terdapat jenis-jenis koperasi lain. Semua memiliki semangat solidaritas social, dengan prinsip demokrasi dari anggota, untuk anggota dan oleh anggota.
Jika Anda ingin mendalami lebih lanjut dasar hukum kegiatan perkoperasian silakan Anda baca UU no. Lihat Semua Komentar (0).
Saya salah seorang anggota koperasi yang bergerak antara lain dalam bidang simpan pinjam, saya pernah membaca fatwa bahwa bunga dalam koperasi simpan pinjam itu boleh. Berkaitan dengan pernyataan saudara, Muhammadiyah pernah membuat keputusan tentang hukum koperasi simpan pinjam pada Muktamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989, serta telah dimuat dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid II cetakan VII tahun 2013 pada halaman 203 – 205. Muktamar Tarjih di Malang Tahun 1989 memutuskan bahwa tambahan (bunga) dalam koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba, maka hukumnya adalah mubah (boleh).
Koperasi adalah sebuah lembaga usaha bersama yang didirikan oleh sejumlah orang sebagai anggotanya. Dengan demikian dalam koperasi mewujudkan mu’awwanah (tolong menolong) di antara sesama anggota.
Jika hal yang terjadi demikian tentu hal ini (mengutangkan uang koperasi untuk orang lain) diperbolehkan, namun tetap perlu memperhatikan saran yang terdapat pada putusan Muhammadiyah pada Muktamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 tentang koperasi simpan pinjam yang berbunyi, “hendaknya koperasi simpan pinjam tidak memberikan pinjaman kepada selain anggota atas nama anggota”. Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Dalam koperasi simpan pinjam, kita mengenal istilah SHU (Sisa Hasil Usaha). Adapun perlakuan terhadap SHU adalah sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
Jika anggota atau pihak lain yang mengajukan pinjaman pada koperasi, lalu dikenai tambahan dari utang tersebut, ini hakekatnya adalah riba. Dan riba dihukumi haram.
“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.” Hadits ini adalah hadits dho’if sebagaimana Syaikh Al Albani menyebut dalam Dho’iful Jami’ no. Namun berdasarkan kata sepakat para ulama -sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir-, perkataan di atas benar adanya.
“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Tentu saja SHU seperti itu mesti dihapus dan hendaklah semakin bertakwa pada Allah dengan meninggalkan yang haram. Jika koperasi menarik keuntungan dari simpan pinjam, maka hakekatnya koperasi hanyalah sebagai rentenir, namun berkedok usaha resmi. Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Dalam hadits di atas bisa disimpulkan mengenai haramnya saling menolong dalam kebatilan.” (Syarh Shahih Muslim, 11: 23).
Brosur Seri Literasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan mekanisme di mana bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli rumah dan nasabah akan mengangsur pinjaman tersebut sesuai dengan tenor yang disepakati. KPR yang ditawarkan di bank konvensional, bukan bank syariah, kompensasinya adalah bunga sebagaimana diterangkan dalamdengan mekanisme di manadan nasabah akan mengangsur pinjaman tersebut sesuai dengan tenor yang disepakati.
Pada perbankan syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah (layanan transaksi syariah di bank konvensional), pemilikan rumah juga ditawarkan, tetapi imbalan atas pinjaman tidak berupa bunga, yaitu imbalan atau bagi hasil. Semestinya, istilah yang digunakan tidak menggunakan kata “kredit” yang merujuk pada adanya bunga dalam peminjaman, namun, karena istilah KPR itu sudah menjadi istilah yang sangat umum dipakai untuk menyebut pembiayaan pemilikan rumah, bank syriah pun juga menggunakan istilah tersebut, tetapi selalu dilengkapi dengan kata-kata syariah di belakangnya, atau dengan singkatan IB, misalnya yang lazim adalah KPR Syariah atau KPR IB atau singkatan dari brand resmi bank syariah dalam versi internasional, ialah Islamic Banking. Kontrak/Akad dalam KPR Syariah.
KPR Syariah Bisa Jadi Salah Satu Solusi!, bahwa skema yang ditawarkan dalam produk bank syariah terkait pembiayaan pemilikan rumah, meliputi akad jual beli (murabahah), akad istishna’, akad kerja sama – sewa (musyarakah mutanaqishah), dan akad ijarah muntahiyyah bit tamlik. Keseluruhan jenis akad tersebut telah pula diberikan fatwa secara resmi oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia sebagaimana diterangkan Agus Triyanta dalam buku Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya pada Prinsip-Prinsip Islam (hal.
Kekurangan dari KPR Syariah jika dibandingkan dengan KPR di bank konvensional adalah bahwa akad atau kontrak yang dilakukan terlalu bervariasi antara satu bank dengan bank yang lain, sehingga bagi orang yang masih awam akan merasa rumit berurusan dengan akad yang bermacam-macam. Kelebihannya, selain tentu saja bebas dari bunga (riba) juga imbalan yang tidak didasarkan suku bunga akan lebih stabil, karena memang semuanya sudah pasti dan fixed di muka, di saat akad dibuat, berbeda dengan suku bunga yang masih dapat terpengaruh oleh fluktuasi.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu (1)Bagaimana Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung (2) Bagaimana Hukum Islam tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Dan tujuan dari penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui bagaimana Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung(2) Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar di Desa Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.
Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa (1) Di PNM Mekaar ini memberikan pinjaman uang dengan adanya potongan 5% dari jumlah hutan pokok dan bunga 2,5% yang diangsur setiap minggu selama satu tahun. (2) Ditinjau dari Hukum Islam, praktik Hutang Piutang pada PNM Mekaar ternyata mendatangkan kemaslahatan bagi para anggotanya, terutama dalam membantu memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
