Perbedaan Akta Hibah Dan Akta Jual Beli. Untuk mekanisme pembelian hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama, bisa dilakukan dengan beberapa cara:. Dengan pembuatan APHB tersebut, pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli biasa, namun jumlah pengenaan pajak dan jumlah uang yang dibayarkan hanyalah ½ bagian dari hak adik bapak/ibu atas tanah dimaksud (seperti pada poin 1 di atas); atau. Hal ini dapat dilakukan jika memang tidak ada uang yang dibayarkan oleh bapak/ibu kepada adik. Walaupun terdapat 3 metode tersebut, namun tetap saja untuk perhitungan pajaknya sama, yaitu hanya ½ dari yang seharusnya dibayarkan.
Contoh perhitungan untuk APHB bisa dibaca dalam artikel saya Pemilikan Tanah Secara Warisan (2).
Anak-anak di bawah umur juga tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama KUH Perdata. Secara garis besar, langkah untuk hibah tanah dan bangunan sebagai berikut:.
PPAT lalu menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta itu kepada para pihak. Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan perubahannya. Adapun besaran PPh tersebut adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dengan rumus sebagai berikut:.
Saat terutangnya pajak BPHTB melalui hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Pengenaan 0% atas BPHTB ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta minimal 2 tahun berturut-turut, serta dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Rp2 miliar.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Hibah Hak Atas Tanah Perwatasan. Senada dengan ketentuan di atas, Irma Devita dalam bukunya Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan menyatakan pemberian hibah bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali (hal. Patut diperhatikan, peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dengan demikian, hibah hak atas tanah yang dilakukan oleh camat diperbolehkan sepanjang ia telah ditunjuk sebagai PPAT sementara. Pelepasan Hak Atas Tanah Perwatasan. Dikutip dari artikel Pengajuan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan, menurut Arie S. Hutagalung, pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila subyek yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah, sehingga tidak dapat diperoleh dengan jual beli dan pemegang hak atas tanah bersedia melepaskan hak atas tanahnya.
Perlu dicatat, Irma dalam bukunya yang sama menjelaskan akibat hukum pelepasan hak atas tanah yakni tanah tersebut menjadi tanah negara yang berarti tanah itu dikuasai oleh negara (hal. Sebagaimana disarikan dari artikel Pengajuan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan, SPPHT atau yang umumnya dikenal Akta Pelepasan Hak (“APH”) atau Surat Pelepasan Hak atas tanah perwatasan itu dibutuhkan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk mendaftarkan pelepasan hak atas tanah. Kemudian dikutip dari artikel Langkah Hukum Bila Tak Sepakat Besaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah, dalam hal belum ada kesepakatan mengenai ganti kerugian dan belum ada pemberian ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi kepentingan umum , Anda tidak wajib melepaskan tanah perwatasan tersebut.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Sedang tujuan pendaftaran tanah sesuai Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran tanah karena peralihan hak dengan cara jual beli, warisan dan hibah. Dituturkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tugas Dwi Padma, SH. M.Hum, dalam proses peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli, warisan, dan hibah masyarakat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Untuk jual beli dan hibah secara persyaratan hampir mirip, tetapi untuk warisan harus ada surat keterangan ahli waris”, tuturnya saat di hubungi di kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
b. Bagi warga negara keturunan Tionghoa akta hak atas waris dari notaris. c. Bagi warga negara Timur asing lainnya, dari balai harta Peninggalan. Surat pernyataan hibah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta kekayaan yang dimiliki, diketahui pejabat berwenang.
“Orang kadang menganggap bahwa pembuatan sertipikat itu mahal, padahal yang mahal bukan sertipikatnya tetapi BPHTB, termasuk dalam peralihan hak, BPHTB itu sebesar 5% dari harga tanah, sedang yang diterima BPN hanya biaya pendaftaran sebesar 50 ribu, namun untuk biaya keseluruhan itu tergantung luas dan satuan di daerah masing-masing. Sesuai dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (PP No.13/2010), diatur bahwa salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dari pelayanan pendaftaran tanah.
Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan pendaftaran tanah. Biaya pendaftaran yang diberlakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli, pewarisan / wasiat, dan hibah adalah :.
Sedang untuk meningkatkan kualitas dan reformasi birokrasi di Badan Pertanahan Nasional, saat ini tengah meluncurkan program Quick Wins. Program Quick Wins diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada kegiatan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli.
